RAKYAT MISKIN INDONESIA BAHKAN TIDAK MAMPU MENCUCI TANGAN




www.pinterest.co.uk
Kredit foto www.pinterest.co.uk


Di tengah pandemi saat ini dan di dalam ketiadaan vaksin dan obat antivirus yang ampuh, tindakan pencegahan menjadi penting untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Banyak ilmuwan, tenaga kesehatan, pejabat, pengajar, dan orangtua yang tanpa lelah mengingatkan publik akan pentingnya tindakan pencegahan seperti mencuci tangan 20 detik menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir selain tetap berada di rumah atau pembatasan fisik/sosial. Mereka juga mendorong masyarakat untuk lebih konsisten mengerjakan aktivitas pencegahan ini untuk melindungi diri mereka dari virus corona baru.

Bagaimanapun, kemampuan rakyat untuk menerapkan tindakan perlindungan ini berbeda berdasarkan kondisi sosial-ekonomi mereka. Memang, ketimpangan harusnya dipertimbangkan dengan serius karena sering membatasi kemampuan masyarakat untuk menerapkan tindakan pencegahan. Rasio gini Indonesia saat ini adalah 0.38 yang berarti adanya ketimpangan yang tinggi, mengingatkan kita pada permasalahan sosial-ekonomi kita yang paling menantang. Ketimpangan di seluruh kepulauan secara langsung maupun tidak langsung membentuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam masa pandemi ini karena memengaruhi kemampuan mereka dalam mematuhi tindakan pencegahan sehari-hari.

Kita bisa berangkat dengan melihat akses terhadap air bersih dan dampaknya pada perbaikan kesehatan. Mencuci tangan masih dianggap sebagai cara terbaik untuk melawan turunan virus corona baru dan bisa mengurangi 40 persen risiko penyakit menular jenis lainnya. Sayangnya, jutaan warganegara Indonesia menghadapi hambatan yang signifikan untuk menaati tindakan pencegahan yang sederhana namun serius ini.

Faktanya, hanya 74 persen warganegara yang memiliki akses pada air minum bersih dengan persentase yang bahkan lebih rendah di daerah pedesaan menurut Statistik Indonesia pada 2018. Selanjutnya, tidak ada penduduk Indonesia di 34 provinsi yang penduduknya memiliki 90 persen akses pada air bersih; bahkan di ibukota angkanya hanya 73,18 persen.

Selain itu, masyarakat di kepulauan bagian timur bahkan lebih sulit mengakses air bersih dibanding bagian barat negara ini. Pada 2019 hanya 76,07 persen penduduk Indonesia yang memiliki akses pada fasilitas cuci tangan umum yang menyediakan sabun. Tidak mengejutkan Papua, provinsi termiskin, memiliki angka terendah dengan 35,55 persen dari penduduk mereka yang memiliki akses pada fasilitas tersebut, diikuti Nusa Tenggara Timur di angka 51,92 persen. Bahkan di bagian barat negara ini, provinsi Aceh hanya 64 persen yang bisa mengakses air bersih.

Kenyataan yang suram ini berkaitan dengan kurangnya akses terhadap air bersih baik di daerah pedesaan maupun di perkotaan, di pusat pandemi bangsa, yakni ibukota, dan ibukota provinsi berpenduduk padat lainnya yang mengikuti Jakarta dalam jumlah tingginya kasus COVID-19 yang terkonfirmasi seperti Bandung di Jawa Barat, Surabaya di Jawa Timur dan Semarang di Jawa Tengah; selain Medan di Sumatera Utara dan Makassar di Sulawesi Selatan, dua kota besar di luar Jawa.

Keluarga berpenghasilan rendah di kota besar di atas menghadapi tantangan sehari-hari dalam menjaga kebersihan karena mereka hampir tidak mampu untuk rutin mencuci tangan, apalagi mendapatkan dan menjamin akses untuk air minum. Alhasil, mereka menjadi sangat rentan terinfeksi corona virus baru atau terinfeksi kuman lainnya.

Survei Kesehatan Dasar Indonesia terbaru pada 2018 dengan jelas membuktikan bahwa meskipun negara ini semakin mengalami kemajuan epidemiologis di mana penyakit tidak menular seperti diabetes mellitus dan penyakit kardiovaskular menjadi masalah kesehatan yang paling mematikan, penyakit menular seperti infeksi yang ditularkan melalui air tetap menjadi ancaman besar bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Dimensi lain dari ketimpangan yang menghalangi tindakan pencegahan utama – pembatasan sosial dan fisik – adalah perekonomian informal kita yang dominan yang menyumbang sekitar 57 persen dari tenaga kerja. Ciri umum kurangnya perlindungan bagi mereka yang tidak menerima upah adalah pengurangan ongkos tanpa pemberitahuan atau kompensasi, kondisi kesehatan dan keselamatan kerja yang tidak memuaskan dan tidak adanya tunjangan sosial seperti pensiun, tunjangan sakit dan asuransi kesehatan.

Migran, perempuan, dan kelompok rentan lainnya yang diluar dari mereka yang berkesempatan memperoleh pekerjaan layak memiliki sedikit alternatif selain mengambil jalur informal, pekerjaan berkualitas rendah yang tersedia di daerah pedesaan dan perkotaan di Indonesia. Selain itu, banyak orang yang terlalu miskin menjadi penganggur tak memiliki pilihan selain bekerja dalam keadaan penuh risiko pada sektor ekonomi informal.

Sejatinya kerja mereka biasanya memerlukan interaksi fisik yang dekat dan mereka tak bisa berupaya untuk tetap di rumah hingga habisnya tabungan, jika ada. Banyak pekerja informal tersebut di kota seperti Jakarta telah kembali ke kampung mereka di provinsi tetangga karena merosotnya ekonomi. Kembali ke desa mereka adalah semacam strategi mengatasi yang biasa mereka gunakan pada saat kesulitan ekonomi – meskipun biaya transportasi yang cukup besar dikeluarkan. Meski keadaan tersebut akan menambah risiko COVID-19 di wilayah pedalaman.

Oleh karena itu pentingnya jaring pengaman untuk makanan, sewa dan akses air bersih, di antara kebutuhan lainnya, untuk menjangkau pekerja informal tersebut supaya memungkinkan pembatasan sosial atau fisik dan mencuci tangan sesuai anjuran. Pemerintah belakangan mengumumkan program jaring pengaman sosial untuk menyokong orang yang bekerja di sektor informal sebagai bagian dari “pembatasan sosial skala besar” dan darurat kesehatan publik.

Meskipun pilihan ini menandai kemajuan penting dalam perang melawan COVID-19, pemerintah harus memperhatikan hal ihwalnya seperti data terpercaya dan mekanisme yang memungkinkan mereka untuk memberikan bantuan secepatnya kepada orang yang membutuhkan. Hal yang sepele, seperti biasa, tidak selalu mudah dalam pelaksanaannya.

Pandemi telah memberi kita pelajaran yang serius tentang pentingnya kebijakan mengurangi ketimpangan di Indonesia. Investasi dalam memperbaiki kebutuhan dasar seperti akses terhadap air bersih serta pekerjaan yang layak dan aman akan memungkinkan kita dalam mengurangi masalah kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. (*)


*Sudirman Nasir - Peneliti dan dosen senior di Fakultas Kesehatan Publik Universitas Hasanudin (Unhas) dan anggota Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI)
**Sebelumnya pernah diterbitkan di The Jakarta Post 11 April 2020 dengan judul "Indonesia's Poor Can't even Afford to Wash Hands"

Komentar