AMNESTI BAGI TAWANAN HATI NURANI ADALAH PENTING

Kredit foto Berisatu.com

Kata-kata seorang filsuf terkenal Amerika John Dewey, ”jika Anda ingin membangun konsepsi sebuah masyarakat, pergilah temui mereka yang di dalam penjara”, seringkali dikutip dalam menguraikan kondisi kebebasan di banyak bagian di dunia, termasuk Indonesia.
Memang, laporan tentang rakyat yang ditahan, disiksa atau dieksekusi karena pandangan atau keyakinan mereka tersebar luas di negara ini.

Lihatlah lebih dekat di penjara Indonesia hari ini, setidaknya 20 orang telah dikurung karena menyuarakan pandangan mereka secara damai terkait agama dan politik, menurut Amnesty International. Sebelas dari mereka dibebani dengan pasal “penistaan atau penghinaan agama” dan sisanya adalah aktivis politik pro-kebebasan dan perdamaian.
Papua mungkin akan dengan cepat muncul dalam ingatan kita ketika berbicara tentang provinsi dengan jumlah tertinggi aktivis politik perdamaian yang ditahan. Memang provinsi paling ujung timur ini adalah rumah bagi gerakan kemerdekaan bersenjata. Di Indonesia bagian barat, “pemberontakan” seperti ini berakhir setelah pemerintah memperoleh kesepakatan damai dengan Gerakan Aceh Merdeka pada 2005.
Bagaimanapun, Amnesty International juga mengidentifikasi provinsi Maluku yang masih tertinggal, yang saat ini tidak memiliki catatan terkait gerakan pro-kemerdekaan bersenjata, pada daftar teratas aktivis politik perdamaian yang dihukum.
Delapan orang dari Maluku sedang menjalani hukuman penjara untuk apa yang disebut pemerintah sebagai makar. Mereka adalah Johan Teterissa, Ruben Saiya, Johanis Saiya, Jordan Saiya, John Markus, Romanus Batseran, Jonathan Riry, dan Pieter Yohanes. Tindakan mereka hanyalah mengibarkan bendera Benang Raja, sebuah simbol aspirasi untuk kemerdekaan Maluku pada 29 Juni 2007.
Kredit foto Amnesty.id
Johan pernah memimpin sebuah kelompok beranggotakan 22 aktivis yang menampilkan cakalele, sebuah tarian perang tradisional Maluku di depan presiden Susilo Bambang Yudhoyono di ibukota Maluku, Ambon, sebelum mereka semua ditahan karena pengibaran bendera.
Jika Indonesia menghormati hak-hak kebebasan berekspresi, mereka tidak seharusnya menghabiskan sehari pun di penjara karena aktivitas perdamaian seperti ini. Namun bahkan mereka dijebloskan ke balik jeruji untuk antara 15 dan 20 tahun. Johan merupakan yang tidak mendapat perawatan medis sementara setidaknya empat aktivis lainnya meninggal dunia di penjara.
Amnesty International menganggap Johan dan semua yang ditahan seperti dia sebagai tawanan hati nurani, yang dipenjarakan karena menyuarakan secara damai hak-hak mereka untuk kebebasan berekspresi dan berkumpul. Penahanan mereka menyoroti kegagalan polisi dalam menghormati hak-hak tersebut.
Kenyataan buruk itu diperparah saat Maret 2009, Johan dan selusin tawanan hati nurani dipindahkan ke penjara di Jawa, lebih 2.500 kilometer dari rumah mereka. Isolasi ini bermaksud untuk membuat kunjungan keluarga menjadi hampir tidak mungkin, yang tidak perlu, mahal dan kejam bagi tawanan dan keluarga mereka.
Pada 28 November 2016, saya mendapat kesempatan untuk mengunjungi Johan di penjara paling ketat di Nusakambangan, Jawa Tengah, dengan bantuan Amnesty International dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta sebagai bagian dari kampanye membebaskan semua tawanan hati nurani di Indonesia.
Sebagai orang Maluku, saya telah menikmati buah kebebasan di Indonesia setelah jatuhnya Soeharto pada 1998 lalu melalui pekerjaan saya sebagai artis. Saya bisa dengan bebas mengekspresikan pikiran saya melalui lagu-lagu dengan aman, tapi banyak orang di Maluku seperti Johan dan aktivis lainnya tidak memiliki hak dasar ini untuk dengan bebas mengekspresikan aspirasi politiknya. Inilah mengapa saya menyerukan kepada pemerintah untuk membebaskan Johan dan teman-temannya dan memberi mereka amnesti.
Johan dan teman-temannya tidak bersikap mengancam terhadap presiden ketika mengibarkan bendera “terlarang” itu, tetapi pemerintah saat itu menganggap tindakan tersebut merupakan pengkhianatan. Penahanan mereka secara terang menodai citra Indonesia sebagai negara merdeka. Pemerintah Presiden Joko Widodo harus memperbaiki kesalahan ini untuk mengembalikan apa yang disebut kemerdekaan Indonesia.
Perbedaan dalam pandangan politik harus benar-benar dihormati dan menyuarakannya dengan damai di publik tidak pernah menjadi sebuah kejahatan. Terdapat kemajuan baru-baru ini ketika seluruh tawanan dari Maluku dipindahkan ke penjara provinsi tersebut, yang memungkinkan akses yang lebih mudah untuk berkunjung bagi keluarga mereka. Pemindahan itu juga berarti pemerintahan cukup terbuka dalam menghargai perbedaan pandangan politik.
Bagaimanapun, pemindahan kembali mereka ke Maluku tidaklah cukup. Mereka harus diberi amnesti. Melalui amnesti, pemerintahan Jokowi dapat mengembalikan citra Indonesia sebagai negara dimana setiap orang bisa dengan mudah mengekspresikan pandangan mereka secara bebas melalui cara yang aman tanpa takut dituduh kriminal.
Pada awal 2015, saya mendapat kesempatan bertemu Presiden Jokowi bersama artis lainnya. Secara pribadi saya menanyakan presiden tentang nasib tawanan politik dari Maluku dan Papua. Saya senang dengan jawaban tegasnya bahwa ia akan membebaskan semua tahanan politik sesegera mungkin.
Tidak lama kemudian, Presiden Jokowi membebaskan dan memberikan grasi kepada enam tahanan politik Papua. Saya yakin pemindahan aktivis politik Maluku adalah bagian dari rencana beliau untuk membebaskan dan memberi mereka amnesti. Dengan melakukan itu Presiden Jokowi telah membangun kembali keyakinan dan kepercayaan diri publik di bagian timur Indonesia terhadap pemerintahan.
Secara pribadi saya percaya seruan damai untuk kemerdekaan berasal dari kekecewaan politik di kalangan aktivis Maluku. Satu fakta penting adalah Aboru, desa dimana Johan dan aktivis lainnya berasal, yang tetap jauh tertinggal dan terabaikan oleh pusat dan pemerintah lokal. Pemerintah harus menangani akar penyebab alih-alih menahan mereka karena mengekspresikan secara damai aspirasi politik mereka. Presiden harus mengerti latar belakang ini, maka ia harus meyakinkan bahwa pemberian amnesti adalah tepat demi tindakan penyelesaian kasus ini.
Saya percaya bahwa Presiden Jokowi menjalankan perkataannya untuk membebaskan dan memberi amnesti kepada semua tawanan politik di Papua dan Maluku dalam waktu dekat. Jadi, ketika ia menanyakan, “siapa di penjara?” ia bisa dengan percaya diri mengatakan tidak ada lagi tawanan politik di sana.(*)

Penulis adalah musisi dan juru kampanye untuk kebebasan berekspresi

*Artikel sebelumnya pernah dipublikasikan di The Jakarta Post 17 September 2018

Komentar