MENCIPTAKAN MANUSIA INDONESIA BERKEMAJUAN

Sumber foto: 123RF.com
Perhatian pada dunia pendidikan tiba-tiba membuncah ke permukaan belakangan ini. Sebabnya adalah pengangkatan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dalam kabinet Indonesia Maju di bawah Presiden Joko Widodo yang terpilih untuk periode kedua. Dalam pidato pembukaannya pada rapat terbatas di Kantor Presiden,(Kompas.com, 31/10/2019), Jokowi menyampaikan sekurangnya empat pesan kepada Mendikbud. Intinya Jokowi menginginkan adanya pemerataan pendidikan, membuat standarisasi kualitas, menyusun kurikulum yang fleksibel, dan menciptakan dunia pendidikan yang melek teknologi.

Tak bisa dimungkiri bahwa output pendidikan kita mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah, dan perguruan tinggi, tak pernah bisa menjamin lulusannya memiliki kompetensi yang sesuai dengan lulusan tiap tingkat pendidikan. Ini merupakan satu dari sekian banyak permasalahan dunia pendidikan di negara ini yang memang kompleks. Tidak tercapainya kompetensi lulusan ini dapat dilihat sebagai bentuk ketidakadilan penyaluran sumber daya dalam upaya pemerataan dan pemajuan.

Seakan suatu kewajaran, selama ini kita menerima kenyataan bahwa sekolah yang berada di kota memiliki kualitas lebih baik dibanding sekolah yang berada di pinggiran. Karenanya pada saat kelulusan, berbondong-bondong orang tua maupun siswa sendiri yang berasal dari pinggiran mendaftarkan diri di sekolah yang berada di kota. Fakta ini seharusnya dapat menyadarkan kita bahwa sebenarnya ketidakadilan dan ketimpangan itu telah kuat mengakar dan harus segera dituntaskan. Salah satu contoh data Kemenkominfo (2018) menunjukkan dari 155 juta pengguna internet, 60-70% berusia 18-35 tahun. Selaras dengan itu BPS (2018) melaporkan penduduk usia 5-24 yang mengakses internet sekitar 52,49% dan pengguna yang berada di kota lebih besar (63,04%) dibanding pengguna perdesaan (39,60%).


Melipat Jarak Mengerat Waktu

Penunjukan Nadiem Makarim yang masih berusia muda, yang lebih dikenal karena kesuksesannya sebagai pebisnis alih-alih rekam jejaknya di bidang pendidikan untuk mengemban tanggung jawab sebagai Mendikbud, dapat dilihat sebagai keputusan out of the box dari seorang Jokowi. Beberapa pihak berpendapat bahwa keputusan ini hanya berdasarkan pertimbangan teknis, dan mengabaikan pertimbangan filosofis yang dianggap sebagai pokok permasalahan dunia pendidikan kita yang lebih mendasar.

Namun, faktanya selama ini terjadi perubahan kebijakan secara radikal, beberapa anjuran yang pernah diterapkan malah tidak dapat memberi hasil yang menggembirakan. Bahkan, wacana seperti sistem full day school dan sistem zonasi sekolah yang sempat mencuat beberapa tahun lalu tidak pernah diterapkan, karena mendapat penentangan dari berbagai pihak. Karenanya, dengan adanya Nadiem, berbekal pengalamannya dalam pemanfaatan teknologi mahadata, kecerdasan buatan, internet untuk segala, dan seterusnya–yang dianggap penting–, diharapkan dapat mendatangkan sebuah gebrakan radikal dan sekaligus dapat menjawab pesimisme berbagai pihak atas kapabilitas dirinya.

Melihat luasnya Indonesia dengan jumlah sekitar 3,5 juta guru, 300.000 sekolah, dan 50 juta pelajar yang tersebar di seluruh negeri, yang dapat dicapai dengan beragam tingkat kesulitan akses, wajar bila pemerataan pendidikan menjadi pekerjaan rumah yang tak pernah selesai sebelumnya. Namun, kemajuan teknologi di zaman Revolusi Industri 4.0 kini telah mencoret jarak dari daftar alasan yang lazim didengungkan. Selain itu–atas pertimbangan guru sebagai pusat dalam proses pembelajaran–penyederhanaan syarat administrasi dianggap perlu segera dilakukan, sebab guru yang taat regulasi dan peraturan dengan sendirinya akan kocar-kacir pada praktik mengajar.

Melipat jarak mengerat waktu adalah deskripsi yang tepat untuk mendefinisikan fenomena yang terjadi di zaman kiwari ini. Sebabnya adalah persebaran informasi yang hanya mempersyaratkan ketersediaan jaringan internet, menjadikan seluruh sudut negeri dapat mengaksesnya. Dengan begitu pemerataan pendidikan menjadi mungkin dilakukan, hanya saja harus tetap berpedoman pada asas demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa, sebagaimana termaktub dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 4 mengenai Prinsip Penyelenggaraan, khususnya Ayat 1.


Manusia Berkemajuan

Saya ingat dalam sebuah catatan hariannya yang dibukukan dengan judul Catatan Seorang Demonstran (2008), Soe Hok Gie pernah menganalogikan Jepang dan Barat sebagai tanah dan benih. Walaupun benih Barat itu tumbuh, ia tetap tumbuh di tanah Jepang yang dengan demikian tetap membawa sifat-sifat Jepang di dalamnya. Begitulah Jepang bertumbuh menjadi negara maju. Ini membuktikan bahwa kemajuan yang dicapai oleh Jepang adalah kemajuan khas Jepang, hanya bisa terjadi di sana, yang dapat berdiri sama tinggi dengan negara-negara maju lainnya di dunia.

Demikianlah manusia berkemajuan di Jepang membangun negerinya. Tidak mustahil analogi di atas untuk diterapkan di Indonesia. Itulah sebabnya UU 20/2003 tentang Sisdiknas pasal 4 ayat 1 di atas harus dijadikan prinsip dalam pengambilan kebijakan baik peraturan menteri, PP, serta turunan-turunannya. Bagaimana gambaran profil lulusan yang diharapkan dapat dijadikan tolok ukur seberapa jauh prinsip penyelenggaraan pendidikan dipandang sungguh-sungguh sebagai suatu prinsip.

Setelah rampung dalam tataran tersebut, barulah Indonesia akan melahirkan generasi manusia Indonesia berkemajuan, yang akan menyongsong seabad usia Indonesia merdeka. Inilah generasi yang pada dirinya memiliki kompetensi dalam mencari, menggali, dan mengolah data secara kritis. Dengan kata lain, merekalah generasi yang melek literasi digital dan andal dalam kemampuan berpikir kritis. Yang pertama dikuasai sebagai kemampuan fundamental, yang kedua sebagai kunci berkehidupan.

Pada generasi manusia Indonesia berkemajuan inilah pemikiran brilian dan tekad kuat bersemayam. Sebelumnya, Mendikbud tentu harus menyelesaikan persoalan lebarnya jurang ketimpangan yang telah mengakar selama ini. Kemudian, barulah pemerataan demi kemajuan pendidikan dengan mengerahkan semaksimal mungkin kemampuannya dalam pemanfaatan teknologi–yang selama ini memang telah terbukti–dapat dilakukan.

Semoga kehadiran Nadiem sebagai menteri termuda memang benar menjadi jawaban atas keruwetan persoalan pendidikan Indonesia. Yang akan menempatkan Indonesia berdiri sama tinggi dengan negara-negara maju lainnya di zaman yang telah menolak mantra survival of the fittest dan digantikan dengan mantra survival of the fastest.

x



* Sebelumnya pernah dimuat di Harian Padang Ekspres tanggal 16 November 2019

Komentar